Selasa, 25 Oktober 2016

Pemerintah Bisa Blokir Google Jika Tetap Tak Bayar Pajak

PT RIFAN FINANCINDO - Pemerintah hingga kini masih mencari cara untuk menjerat pajak dari perusahaan multinasional Google. Pasalnya, perusahaan tersebut enggan untuk membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudianatara mengakui bisa saja pemerintah bertindak tegas dalam menghadapi Google, dengan cara memblokir Google di Indonesia.

Sayang dengan banyaknya pertimbangan, Rudiantara mengakui pemerintah enggan melakukan tindakan tegas tersebut. Pemerintah masih melakukan berbagai upaya untuk merayu Google agar patuh membayar pajak.

"Saya realistis ini bisa selesai, tapi ya masalahnya di angka berapa dan bagaimana cara bayarnya. Tugas saya adalah memastikan mereka datang, duduk mereka membicarakan dengan teman-teman di pajak. Bagaimana nanti mereka bayarnya, caranya bagaimana itu teman-teman pajak," imbuhnya.

Menurutnya, dia telah berhasil mempertemukan Google dengan Ditjen Pajak. Hasilnya Google mengakui ada kesalahan komunikasi terkait surat penolakan pembayaran pajak yang dilayangkan Google kepada Ditjen Pajak.

"Mereka terangkan kami tidak menolak sebetulnya. Maklumlah perusahaan internasional mereka punya legal council sendiri, punya tax council. Mereka katakan tidak ada niat kami untuk menolak, kalau tidak ada niat menolak kami sampaikan niat baiknya duduk, bicarakan seperti apa, bayarnya bagaimana, membayar caranya bagaimana silahkan ke Ditjen Pajak," tukasnya. 

(economy.okezone.com)


0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

 
Disclaimer: Semua informasi yang terdapat dalam blogspot kami ini hanya bersifat informasi saja. Kami berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. Kami tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari blogspot kami ini. Kami berhak mengatur dan menyunting isi saran atau tanggapan dari pembaca atau pengguna agar tidak merugikan orang lain, lembaga, ataupun badan tertentu serta menolak isi berbau pornografi atau menyinggung sentimen suku, agama dan ras.