RIFANFINANCINDO - Pertumbuhan India tercatat sebesar 5,7 persen pada periode April-Juni 2017, menurut data resmi pemerintah. Angka tersebut turun tajam dibandingkan 7,1 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, angka tersebut juga merupakan rekor terendah dalam tiga tahun. Perlambatan ekonomi tersebut telah membuat India tidak lagi menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di dunia.
Mengutip CNN Money, Jumat (1/9/2017), penyebab utama perlambatan ekonomi India adalah reformasi besar yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi.
Tahun lalu, Modi menarik 86 persen uang yang beredar di nefgara tersebut. Selain itu, Modi juga memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa.
"Ada pukulan besar terhadap pertumbuhan (ekonomi) yang disebabkan perubahan yang bersifat disruptif. Awalnya ada penarikan uang kertas, lalu saat ini dampak PPN mulai memukul dan tampaknya akan bertahan selama beberapa kuartal," kata Anubhuti Sahay, kepala riset Asia Selatan di Standard Chartered.
Penerapan PPN menandai perubahan signfikan pada sistem perpajakan India. Pajak ini menggantikan jaringan rumit tarif lokal dan menyatukan 29 negara bagian di India menjadi pasar tunggal untuk pertama kalinya.
Awalnya, kebijakan itu diekspektasikan bakal mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, kalangan ekonom memprediksi adanya disrupsi selama berbulan-bulan sejalan dengan kalangan usaha yang beradaptasi dengan sistem baru dan semakin banyak orang yang masuk ke sistem perpajakan.
Sementara itu, penarikan uang kertas telah memicu perlambatan ekonomi India menjadi 6,1 persen pada kuartal I 2017.
Sebelumnya pada kuartal IV 2016, pertumbuhan ekonomi India mencapai 7 persen. Modi menerapkan penarikan seluruh uang kertas pecahan besar, yakni 500 dan 1.000 rupee dari pasaran pada November 2016 lalu.
Penarikan ini memicu kekacauan, lantaran jutaan warga India harus antri untuk menukarkan uang mereka dan kegiatan ekonomi India terpaksa stagnan.
Kalangan pakar menyatakan, pemerintah India harus dengan cepat menunjukkan dampak demonetisasi tersebut.
"Dampak negatif demonetisasi akan berlangsung lama untuk tahun depan, atau bahkan lebih lama," ujar Pronab Sen, kepala bagian India di International Growth Center. ( kompas.co.id )
Selain itu, angka tersebut juga merupakan rekor terendah dalam tiga tahun. Perlambatan ekonomi tersebut telah membuat India tidak lagi menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di dunia.
Mengutip CNN Money, Jumat (1/9/2017), penyebab utama perlambatan ekonomi India adalah reformasi besar yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi.
Tahun lalu, Modi menarik 86 persen uang yang beredar di nefgara tersebut. Selain itu, Modi juga memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa.
"Ada pukulan besar terhadap pertumbuhan (ekonomi) yang disebabkan perubahan yang bersifat disruptif. Awalnya ada penarikan uang kertas, lalu saat ini dampak PPN mulai memukul dan tampaknya akan bertahan selama beberapa kuartal," kata Anubhuti Sahay, kepala riset Asia Selatan di Standard Chartered.
Penerapan PPN menandai perubahan signfikan pada sistem perpajakan India. Pajak ini menggantikan jaringan rumit tarif lokal dan menyatukan 29 negara bagian di India menjadi pasar tunggal untuk pertama kalinya.
Awalnya, kebijakan itu diekspektasikan bakal mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, kalangan ekonom memprediksi adanya disrupsi selama berbulan-bulan sejalan dengan kalangan usaha yang beradaptasi dengan sistem baru dan semakin banyak orang yang masuk ke sistem perpajakan.
Sementara itu, penarikan uang kertas telah memicu perlambatan ekonomi India menjadi 6,1 persen pada kuartal I 2017.
Sebelumnya pada kuartal IV 2016, pertumbuhan ekonomi India mencapai 7 persen. Modi menerapkan penarikan seluruh uang kertas pecahan besar, yakni 500 dan 1.000 rupee dari pasaran pada November 2016 lalu.
Penarikan ini memicu kekacauan, lantaran jutaan warga India harus antri untuk menukarkan uang mereka dan kegiatan ekonomi India terpaksa stagnan.
Kalangan pakar menyatakan, pemerintah India harus dengan cepat menunjukkan dampak demonetisasi tersebut.
"Dampak negatif demonetisasi akan berlangsung lama untuk tahun depan, atau bahkan lebih lama," ujar Pronab Sen, kepala bagian India di International Growth Center. ( kompas.co.id )
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.